Pewarta: Hendrik
POROSGARUT.ID – Persoalan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Garut Fraksi Demokrat, Putri Tantia, di Rumah Aspirasi, Kecamatan Limbangan, Senin (12/10/2026) kemarin.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mempertanyakan realisasi program bantuan UMKM yang sebelumnya dijanjikan saat kampanye Pemilihan Bupati Garut. Program itu diharapkan mampu membantu permodalan pelaku usaha, menggerakkan ekonomi masyarakat, sekaligus membuka lapangan kerja untuk menekan angka pengangguran.
Putri Tantia yang pada masa kampanye lalu turut menjadi bagian dari tim sukses Bupati Garut, mengakui bahwa bantuan UMKM menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian.
Menanggapi aspirasi tersebut, Putri menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan bantuan bagi pelaku UMKM melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Persoalan UMKM ini menjadi salah satu aspirasi yang kami tampung dari masyarakat. Saya siap memperjuangkannya, karena bantuan bagi pelaku UMKM sangat penting untuk mendukung perekonomian masyarakat dan membantu usaha mereka agar bisa berkembang,”kata Putri.
Ia menjelaskan, selama ini sebagian pokok-pokok pikirannya telah diarahkan untuk mendukung bantuan bagi kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurutnya, sejumlah usulan bantuan tersebut juga sudah terealisasi.
“Selama ini sebagian pokir saya sudah diarahkan untuk bantuan UMKM, dan beberapa di antaranya sudah terealisasi. Ke depan, aspirasi masyarakat ini akan tetap menjadi perhatian untuk diperjuangkan sesuai mekanisme dan kemampuan anggaran yang ada,”ujarnya.
Persoalan bantuan UMKM menjadi perhatian karena masyarakat berharap janji program yang disampaikan saat kampanye dapat diwujudkan secara nyata. Dukungan permodalan dinilai dapat membantu pelaku usaha kecil mempertahankan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, dan membuka peluang kerja baru.
Selain persoalan UMKM, warga juga menyampaikan aspirasi terkait ketersediaan air bersih. Mereka berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, terutama bagi masyarakat yang masih mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih.
Dalam sesi tanya jawab, masyarakat juga mempertanyakan bantuan sebesar Rp2 juta per kepala keluarga (KK). Warga mengharapkan kejelasan mengenai realisasi program tersebut, termasuk ketentuan penerima dan mekanisme penyalurannya.
Persoalan lain yang turut disoroti adalah kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak aktif. Kondisi tersebut dikhawatirkan menyulitkan warga ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Putri menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dan koordinasi dengan pihak terkait.
“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat tentu menjadi catatan bagi kami. Mulai dari bantuan UMKM, kebutuhan air bersih, bantuan sosial, sampai persoalan BPJS PBI yang tidak aktif. Kami akan berupaya memperjuangkannya sesuai kewenangan DPRD dan berkoordinasi dengan instansi terkait,”ucapnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, masyarakat berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Warga menginginkan program pemberdayaan ekonomi dan pelayanan dasar dapat dirasakan secara langsung, khususnya oleh masyarakat yang membutuhkan di Kecamatan Limbangan dan sekitarnya.
Editor: Angga